"Kita perlu mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah," ujar Rizki.

Ia menilai perbedaan pandangan pihak yang pro-kontra perlu menjadi bahan diskusi dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu melindungi generasi muda dan kesehatan masyarakat, serta mendorong tanggung jawab sosial pelaku usaha.

"Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik. Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik," pungkasnya.