NADIKABAR.COM — Pelaku industri rokok elektronik (REL) menilai larangan total vape perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya di balik upaya menekan penyalahgunaan narkoba melalui vape, terdapat risiko ekonomi besar, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Industri ini diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika turut menghitung anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja tersebut, industri REL ini diperkirakan menopang kehidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia.
Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, menjelaskan rantai usaha industri REL melibatkan banyak pekerja, mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga berbagai layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri ini berpotensi turut mengancam mata pencaharian para pekerja beserta keluarganya.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendorong perumusan regulasi rokok elektrik atau vape harus mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan industri, dan para tenaga kerja. Dalam hal ini, perubahan kebijakan harus tetap melindungi kepentingan publik tanpa memutus kegiatan ekonomi.
Anggota Komisi III DPR, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, menjelaskan pengaturan penggunaan vape tidak cukup dilakukan lewat pendekatan pemerintah atau penegakan hukum. Perlu komunikasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan secara menyeluruh.Ia mendorong keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat, praktisi, asosiasi, hingga pelaku usaha yang memahami perkembangan industri rokok elektronik. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan serta perkembangan industri."Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini," ujarnya.Andi juga membuka ruang dialog bersama pelaku usaha industri vape nasional dan praktisi untuk melihat persoalan secara luas mulai dari produk, distribusi, hingga perkembangan teknologi perangkat vape. Dialog ini diharapkan bisa membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan lebih akurat untuk memisahkan produk yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika."Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menilai wacana pelarangan total vape tidak bisa diputuskan hanya dari satu sudut pandang. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek.
"Kita perlu mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah," ujar Rizki.
Ia menilai perbedaan pandangan pihak yang pro-kontra perlu menjadi bahan diskusi dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mampu melindungi generasi muda dan kesehatan masyarakat, serta mendorong tanggung jawab sosial pelaku usaha.
"Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik. Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik," pungkasnya.