NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa keterhubungan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
"Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana 'government relates' dengan 'society'. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat," katanya, di Solo, Sabtu.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci di acara Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas).
Ia menekankan pentingnya kemampuan pemerintah membaca persoalan secara utuh sebelum menentukan strategi komunikasi dan merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
Menurut dia, pemerintah harus mampu memahami suasana kebatinan masyarakat dan mengidentifikasi akar persoalan yang memicu kritik.
Respons terhadap isu publik tidak bisa hanya didasarkan pada anggapan bahwa serangan di media sosial merupakan ulah "buzzer" atau pihak-pihak tertentu.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam membaca persoalan dapat berujung pada pengambilan kebijakan dan langkah komunikasi yang tidak tepat.
"Tidak ada gunanya kita menganggap bahwa semuanya 'buzzer' ketika kemudian kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pentingnya pengelolaan komunikasi publik
Baginya, kebijakan yang baik tetap membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan substansinya kepada masyarakat agar tidak kalah oleh derasnya arus informasi dan berbagai narasi yang berkembang di media.
Karena itu, Bima menilai diperlukan kecerdasan, keseimbangan, dan kematangan dalam memahami algoritma media serta mendiagnosis persoalan yang sebenarnya terjadi di balik suatu isu.
Ketua BPC Perhumas Surakarta, Andre Rahmanto mengungkapkan di tengah perebutan perhatian publik yang kian ketat, kepercayaan menjadi mata uang paling berharga bagi para pelaku kehumasan.
"Jika dulu kepercayaan adalah bonus dari reputasi, kini kepercayaan harus ada lebih dulu, baru pesan kita didengar," katanya.
Ia merujuk pada Edelman Trust Barometer 2026 yang menempatkan Indonesia di antara lima besar negara dengan kepercayaan terhadap institusi tertinggi di dunia, dengan indeks 73 dari 100.
Namun, kata dia, laporan yang sama mencatat 66 persen masyarakat cenderung sulit memercayai kelompok atau sumber informasi yang berbeda dari mereka.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan pentingnya peran hubungan masyarakat (humas) dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, transparan, dan beretika.
Di tengah derasnya arus informasi serta perkembangan kecerdasan buatan (AI), humas dituntut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan.
