Kebakaran yang terjadi selama berbulan-bulan menyebabkan kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah. Dampaknya bukan hanya gangguan kesehatan pernapasan, tetapi juga penutupan sekolah dan terganggunya transportasi.
Gugatan di Kanada, Indonesia, dan negara lain memperlihatkan bahwa kebijakan iklim bukan semata-mata urusan politik atau target administratif pemerintah. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi, terutama ketika dampak perubahan iklim semakin nyata.
Upaya mengatasi krisis iklim tidak cukup hanya dengan membuat target penurunan emisi atau menyusun dokumen kebijakan. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa komitmen tersebut dijalankan melalui tindakan nyata. Jika tidak, masyarakat memiliki ruang untuk menuntut pertanggungjawaban melalui jalur hukum.
