Menurut Izzana, sertifikasi ISPO telah mencakup lebih dari 7 juta hektare.
Kendati demikian, penguatan masih diperlukan untuk memastikan pekebun kecil memiliki sumber daya, kapasitas, dan peluang untuk berpartisipasi penuh dalam rantai pasok berkelanjutan.
"Minyak sawit berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa pekebun kecil," ucap Izzana.
Ia menyebut pekebun kecil mengelola sekitar 41 persen areal kelapa sawit Indonesia.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan hingga 2025 luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai sekitar 16,83 juta hektare, dengan 6,93 juta hektare di antaranya merupakan perkebunan rakyat.
Sementara itu, data Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dipaparkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat hingga Juni 2026 sertifikat ISPO telah diterbitkan kepada 1.053 pelaku usaha dengan cakupan 7,52 juta hektare.
Sebanyak 881 sertifikat di antaranya masih berstatus berlaku.
Khusus kategori pekebun, sertifikat ISPO telah diterbitkan kepada 144 pelaku usaha dengan cakupan 355.122,33 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 sertifikat masih berstatus berlaku dengan cakupan 283.135,56 hektare.
Izzana mengatakan kerja sama CPOPC dan WWF-Indonesia diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai EUDR dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan serta memperkuat kapasitas pekebun kecil.
Menurut dia, pendekatan keberlanjutan perlu tetap kredibel dari sisi lingkungan, sekaligus inklusif, layak secara ekonomi, dan dapat diterapkan secara praktis oleh produsen, khususnya pekebun kecil.
