NADIKABAR.COM — Koperasi desa belakangan menjadi sorotan sebagai infrastruktur baru penggerak ekonomi hingga ke pelosok desa. Fenomena ini turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Melalui program #ZulhasBikinJelas bersama NadiKabar, Zulhas menyoroti peran koperasi desa dalam mempermudah distribusi pangan nasional. Ia menyebut kehadiran koperasi desa menjadi infrastruktur yang sebelumnya tidak dimiliki pemerintah. Menurutnya, hal ini mempermudah penyaluran berbagai program, mulai dari beras hingga pupuk.

"Sekarang kalau koperasi berhasil, pemerintah punya infrastruktur, tiap desa ada koperasi. Jadi kalau kita mau kirim beras, sudah ada tempatnya," ujar Zulhas dalam program #ZulhasBikinJelas bersama NadiKabar.

Selain menyediakan penyaluran beras dan pupuk, Zulhas menyebut Koperasi Desa juga akan menjadi jalur penyaluran pembiayaan bagi warga desa.

"Bahkan penyaluran pembiayaan seperti KUR bisa difokuskan melalui Koperasi Desa. Ke depan, kita berencana membuatkan rekening BRI untuk setiap warga berusia 17 tahun ke atas di desa dengan permodalan awal Rp50.000," tuturnya.

Meski begitu, Zulhas menegaskan keberadaan infrastruktur koperasi saja belum cukup tanpa diimbangi dengan penguatan alur distribusi serta tata niaga yang jelas.

"Namun, perlu kita pahami bersama bahwa semua ini memerlukan proses, prosedur, dan perjuangan. Tidak bisa begitu koperasi didirikan, besoknya semua masalah langsung selesai seketika," katanya.

Oleh karena itu, Zulhas menyebut keberhasilan koperasi desa juga tak lepas dari peran Kementerian Perdagangan dalam menata alur distribusi dan tata niaganya. Membahas lebih jauh soal itu, pada segmen berikutnya di program #ZulhasBikinJelas kemudian mengajak Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menjelaskan peran kementeriannya.

Koperasi Desa Harus Jadi Rantai Distribusi, Bukan Cuma Tempat Barang

Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menjelaskan koperasi desa harus benar-benar menjadi bagian dari rantai distribusi nasional, bukan sekadar tempat menampung barang. Ia menyebut, pengamanan pasar dalam negeri menjadi kunci agar produk petani dan UMKM tersalurkan dengan baik.

"Jadi pertama gini ya, kalau kita ngomongin perdagangan itu ngomongin pasar. Nah, salah satunya koperasi ini kan sebagai rantai distribusi, sebagai pasar. Tetapi, bagaimana kemudian pengamanan pasar dalam negeri itu produk-produk dari petani, atau dari masyarakat sekitar, atau dari UMKM itu tersalurkan dengan baik," ujarnya.

Koperasi Desa Disulap Jadi "Pintu" Ekspor

Budi menyebut, koperasi desa kini tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mulai menembus pasar ekspor lewat jaringan perwakilan dagang yang tersebar di puluhan negara. Salah satu buktinya adalah pelepasan ekspor cokelat dari Jembrana, Bali, ke Prancis.

"Kita ada perwakilan, perwakilan dagang kita, ada atasan perdagangan, ada ITPC di 33 negara, cumanya 46. Jadi, kami berharap dan program kami, kami sering juga sampaikan ketika dalam rapat, bahwa kooperasi itu tidak hanya sekedar menyediakan produk untuk konsumsi dalam negeri, meskipun konsumsi dalam negeri besar, tetapi ketika surplus, kita maka bisa menyalurkan ke pasar export melalui perwakilan kita," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada empat koperasi yang berhasil menembus pasar ekspor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Selain cokelat dari Jembrana, produk lain yang diekspor adalah kopi dari Banyuwangi dan Bandung ke China.

Kunci Harga Stabil, Petani dan Konsumen Sama-sama Untung

Selain soal ekspor, Budi juga menjelaskan strategi Kementerian Perdagangan menjaga harga pangan tetap stabil lewat mekanisme harga acuan. Menurutnya, harga acuan menjadi titik temu yang adil antara produsen dan konsumen.

"Yang pertama, kalau bahan foko itu kan ada yang namanya harga acuan sama harga acaran tertinggi. Harga acuan itu sebenarnya pertemuan antara produsen dengan konsumen. Sehingga misalnya katakanlah telur, telur itu kan harga acuannya Rp30.000. Sekarang kan harganya rata-rata nasional Rp26.700. Kemarin kan sempat Rp22.000. Kalau harga terlalu rendah kan merugikan peternakan," jelas Budi Santoso.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki program distribusi antarwilayah untuk daerah yang mengalami surplus maupun kekurangan pasokan pangan tertentu, sehingga harga tetap terjaga. Menurutnya, stabilitas harga inilah kunci agar produsen, pedagang, dan konsumen sama-sama diuntungkan.

Optimistis Ketahanan Pangan Bisa Tercapai

Di akhir perbincangan, Budi menyampaikan optimismenya terhadap target swasembada pangan nasional yang dinilai harus dibarengi dengan distribusi yang lancar. Ia menegaskan Indonesia sudah memiliki instrumen lengkap baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

"Kalau saya pak ya, kita itu kan sudah terbukti suasembata beras. Kemudian saya yakin suasembata pangan yang lain bisa," tutur Budi.

Seluruh obrolan lengkap terkait peran Kementerian Perdagangan dalam ketahanan pangan nasional dapat disaksikan langsung melalui program #ZulhasBikinJelas. Saksikan selengkapnya hanya di NadiKabar!