Menampilkan arsip liputan jurnalisme terverifikasi NadiKabar.com sejak 26 Agustus 2026.
NADIKABAR.COM — Saat ini tim yang menangani kawasan Gunung Sumbing diminta melakukan evaluasi, patroli, dan mempercepat rehabilitasi pasca-kebakaran.
NADIKABAR.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 309 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Oktober 2026, terutama dipen
NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan pendanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus segera diterjemahkan menjadi langkah operasi
NADIKABAR.COM — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Polda Metro Jaya menggencarkan program "Polisi Peduli Pendidikan" di SDN Rawa Bara
NADIKABAR.COM — Penipuan berkedok Bantuan Subsidi Upah (BSU) bermunculan. Masyarakat diminta waspada dengan memastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi pemerintah.
NADIKABAR.COM — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang
NADIKABAR.COM — Operasi Patuh 2026 digelar serentak hari ini. Operasi digelar selama dua pekan, mulai hari ini hingga 8 November 2026.
NADIKABAR.COM — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin bergerak sideways (mendatar) di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijaka
NADIKABAR.COM — Usai dilanda musim kemarau panjang yang disertai kepungan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya diguyur
NADIKABAR.COM — Sekretaris Kabinet (Seskab) sekaligus Duta Sekolah Rakyat Letkol Teddy Indra Wijaya berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi. Kunjungan me
NADIKABAR.COM — Operasi Patuh Jaya 2026 akan digelar selama 14 hari di Jakarta dan sekitarnya terhitung sejak 26 Oktober-8 November. Ada beberapa pelanggaran yang disasar dalam ope
NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR Abdullah menyebut kebutuhan akan Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur antiperundungan semakin mendesak menyusul kembali terjadinya