NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan sejumlah pernyataan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyinggung potensi pelemahan rupiah akibat persoalan pasar modal, meminta pengusaha menghentikan praktik goreng saham, hingga mengungkap rencana penerapan pajak digital mulai 9 November 2026.
Berikut tiga pernyataan Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026:
Hashim memperingatkan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp21 ribu-Rp22 ribu per dolar AS jika investor asing menarik modal dari pasar saham Indonesia.
Peringatan itu disampaikan menyusul usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
"Ini masalah sangat-sangat serius karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20 ribu, Rp21 ribu. Ada yang bilang Rp22 ribu," ujar Hashim.
Menurutnya, pelemahan rupiah akan membuat pembayaran pinjaman luar negeri semakin mahal dan berisiko menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.
Hashim meminta para pengusaha anggota Kadin segera menghentikan praktik manipulasi harga saham atau goreng saham.
Ia menyoroti saham-saham dengan jumlah saham beredar di publik (free float) terbatas dan rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio/PER) yang dinilai tidak masuk akal.
"Saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan karena pemerintah sudah berkehendak untuk menindak tegas," kata Hashim.
Hashim menyebut persoalan tersebut menjadi perhatian MSCI dan investor asing. Ia juga menyinggung 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki rekening efek dan terdampak penurunan nilai saham.
Hashim mengungkapkan pemerintah akan mulai menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Pemungutan pajak akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial dan platform digital seperti Shopee, Lazada, serta GoTo.
"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim.
Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini baru sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen.
Ia memperkirakan peningkatan rasio penerimaan negara sebesar 6 persen terhadap PDB berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
