NADIKABAR.COM — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui beberapa anak buahnya ikut ditindak tegas atas kasus oplosan beras SPHP. Setidaknya, dia memaparkan ada 6 pejabat wilayah Bulog yang ditindak dan statusnya kini sudah nonaktif.
Langkah tegas ini menurutnya memang perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan wilayah, khususnya Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta. Mengingat, kasus yang ditemukan oleh Polres Jakarta Timur berada di kawasan Jakarta yakni Matraman dan Pasar Induk Cipinang.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan Direksi, Rapat Direksi, jadi kami putuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan (dari Bulog). Jadi ini merupakan tanggung jawab, responsibility kami, supaya ada tanggung jawab masing-masing pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan cabang, manajer dan lain sebagainya pada tugasnya," kata dia di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Saat ditanya apakah yang dinonaktifkan adalah Kepala atau Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta, Rizal membenarkan. Namun dia tidak merinci lagi jabatan lainnya yang dinonaktifkan. "Iya, mulai dari Kanwil sampai yang membidangi bidang tersebut. (Untuk jabatan lainnya) itu internal kami," tuturnya.
Dia menjelaskan penonaktifan dilakukan untuk memastikan proses pendalaman kasus berjalan tanpa mengganggu pemeriksaan. Status tersebut belum berarti para pejabat terbukti terlibat dalam penyalahgunaan beras SPHP.
