NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas menyusul kasus dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium.

Selain itu, dua pejabat lainnya mendapat surat peringatan.

Amran mengatakan pencopotan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas dugaan penyalahgunaan beras subsidi yang terungkap di wilayah Jakarta.

Ia menyebut para pejabat yang dicopot berasal dari Bulog dan Bapanas sementara proses pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan mereka masih berjalan.

"Hari ini kita, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Peringatan ada (kepada) dua (orang), (diberikan) peringatan. Delapan (orang) kita copot," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

Ia mengatakan kasus pengoplosan beras SPHP yang sebelumnya ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) kini diproses secara hukum. Menurut Amran, sudah ada tersangka dalam perkara tersebut namun ia belum merinci identitas maupun jabatan para pihak yang terlibat.

Amran menjelaskan modus yang diduga dilakukan pelaku adalah membeli beras SPHP melalui mekanisme resmi Bulog, kemudian membuka kemasan dan memindahkan beras ke karung lain. Beras tersebut selanjutnya dijual dalam kemasan besar atau diolah dan dicampur untuk dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Ia menilai praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras SPHP merupakan komoditas bersubsidi yang ditujukan untuk membantu konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Jadi, dia ini membeli (beras SPHP), order ke Bulog. Setelah diorder, dijual kan. Nah, yang pembeli ini dibongkar bungkusannya kemudian masukkan karung. Ini dua (hal) biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," jelas Amran.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sedangkan dua pejabat Bapanas juga dicopot. Dua pejabat lainnya mendapat surat teguran.

Menurut Rizal, langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan wilayah dan jajaran yang bertugas mengawasi distribusi beras pemerintah.

"Jadi atas tunjuk dari Pak Mentan (Amran) dan direksi (Bulog), rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran," kata Rizal.

Rizal mengatakan penonaktifan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung untuk mencegah kemungkinan hilangnya bukti. Ia menegaskan status tersebut belum berarti para pejabat terbukti terlibat dalam pengoplosan.

Jika ditemukan keterlibatan, mereka akan diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik mereka akan dipulihkan.

Dalam perkara ini, Bulog menyebut seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP.

Berdasarkan penelusuran internal, pembelian tersebut tercatat melalui prosedur resmi. Namun, polisi masih mendalami dugaan penyalahgunaan beras setelah pembelian.

Rizal mengatakan pembelian beras SPHP oleh RPK umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton dalam satu kali pemesanan. RH diduga melakukan pemesanan sebanyak empat ton dalam dua hari berturut-turut sehingga pola pembelian tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman.

Bulog juga membentuk satuan tugas (satgas) bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Selain itu, perusahaan akan memeriksa RPK di seluruh Indonesia terutama mitra yang melakukan pemesanan dalam jumlah atau frekuensi tak wajar.

Amran mengatakan pemeriksaan terhadap jajaran Bulog dan Bapanas akan terus dilakukan. Ia menegaskan pejabat yang terbukti terlibat akan diserahkan kepada penegak hukum.

Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan dan menerbitkan surat edaran untuk mencegah praktik penyalahgunaan beras subsidi terulang.