NADIKABAR.COM — Gilimanuk Tembus 12 Km, Ternyata Bukan Kekurangan Kapal

Antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, Banyuwangi, mencapai 12 kilometer. Antrean panjang terjadi, dinilai karena keterbatasan dermaga, bukan karena kekurangan kapal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, termasuk sektor industri dan pariwisata.

"Saya mengajak seluruh stakeholder angkutan penyeberangan, mulai dari regulator KSOP, BPTD dan GM PT ASDP Indonesia Ferry, beserta Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi serta asosiasi pengusaha penyeberangan Gapasdap, Aptrindo, perwakilan Dishub Jatim, untuk mencari solusi pengentasan kemacetan akibat kurangnya dermaga, baik di Ketapang maupun Gilimanuk," kata Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

BHS menegaskan jumlah kapal yang dapat beroperasi saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum revitalisasi dermaga.

"Saya tegaskan, terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga. Sampai dengan sekarang ini jumlah kapal yang bisa beroperasi hanya sekitar 28 kapal dari 58 kapal pada saat sebelum revitalisasi dermaga. Dengan adanya revitalisasi dermaga kapal yang bisa beroperasi berkurang menjadi hanya 24 kapal. Jadi di saat masyarakat terjebak kemacetan parah ironisnya, kapal yang beroperasi hanya bisa sekitar 40% dari jumlah kapal keseluruhan bukan karena rusak tetapi karena keterbatasan dermaga," tegas BHS.

"Dermaga ini adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pengelola kepelabuhanan," tegas BHS.

Menurut BHS, kapasitas dermaga saat ini juga terdampak pengerjaan peningkatan kapasitas Dermaga MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk.

Kondisi tersebut membuat kapasitas produksi turun sekitar 20% dan antrean kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk semakin panjang.

Untuk mengurai antrean, BHS mengusulkan percepatan proses bongkar muat kapal. Saat ini proses tersebut disebut membutuhkan waktu sekitar 35 menit dan diusulkan dipangkas menjadi 15 menit.

"Maka itu, saya mengusulkan untuk melakukan percepatan proses bongkar muat kapal yang saat ini 35 menit yang seharusnya bisa di mampatkan menjadi 15 menit dan alhamdulillah seluruh perusahaan pelayaran menyanggupi percepatan tersebut, sehingga jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50 persen" Ujar BHS.

Selain mempercepat bongkar muat, BHS menyarankan Dermaga Bulusan yang dikelola Pemprov Jawa Timur segera direvitalisasi. Termasuk memperbaiki tiang pancang dolphin yang saat ini rubuh.

Ia meminta pengerjaan dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry agar Dermaga Bulusan dapat kembali digunakan untuk operasional kapal tanpa harus menunggu proses pengerjaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BHS juga menilai Dermaga Pelengsengan Ketapang masih dapat dioptimalkan dengan merapatkan dan memanjangkan beton pelengsengan. Dengan begitu, kapasitas sandaran kapal dapat ditingkatkan dari tiga kapal menjadi empat hingga lima kapal.

Hal serupa dapat dilakukan di Dermaga Pelengsengan Gilimanuk. Beton pelengsengan dinilai dapat diperpanjang sehingga kapasitasnya meningkat dari tiga kapal menjadi empat hingga lima kapal.

Penyelesaian pekerjaan pelengsengan tersebut diharapkan dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. BHS juga berharap pengerjaan Dermaga MB V dan Dermaga II Gilimanuk dapat selesai lebih cepat dari target semula.

"Sehingga diharapkan kekurangan dermaga yang saat ini terjadi dan menyebabkan kemacetan bisa diselesaikan dengan mengaktifkan serta mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada, sambil Pemerintah pusat, PT ASDP bisa mengusahakan penambahan pasang dermaga lagi agar jumlah kapal yang saat ini tidak bisa beroperasi 50% akibat kekurangan dermaga, bisa lebih dioptimalkan dengan adanya tambahan dermaga dalam jangka Waktu ke depan" Pungkas BHS