NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengkaji moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah ini dipertimbangkan agar industri pengolahan mineral di dalam negeri tak berhenti pada produk antara tetapi berlanjut hingga menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah lebih besar.

Bahlil menilai sebagian besar industri hilirisasi Indonesia saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi. Karena itu, pemerintah ingin mengarahkan investasi baru ke industri yang mampu mengolah bahan baku hingga tahap akhir sehingga manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

"Saya mau sampaikan, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah (setengah jadi), baru di 60 persen, 50 persen, dan ini membludak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno), apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" kata Bahlil dalam acara Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Ia mengatakan pemerintah perlu mendorong pembangunan industri yang menghasilkan produk akhir. Dengan begitu, bahan baku setengah jadi tak seluruhnya dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.

"Untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh," ujarnya.

Bahlil menjelaskan kebijakan hilirisasi selama ini telah meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia.

Ia membandingkan nilai ekspor nikel pada 2017-2019 yang hanya sekitar US$3,3 miliar dengan nilai ekspor yang mencapai US$33 miliar hingga US$34 miliar pada 2023-2024 setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

Ia juga menyinggung pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari pertambangan, smelter, pengolahan menggunakan teknologi high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga sel baterai.

Menurut Bahlil, Indonesia kini telah memiliki tiga pabrik baterai. Salah satunya di Weda Bay, Maluku Utara yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, terdapat fasilitas baterai hasil kerja sama LG dan Hyundai di Karawang yang diresmikan pada 2024, serta proyek PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) yang disebut akan diresmikan Prabowo pada bulan ini di Karawang.

Selain mengkaji pembangunan smelter, Bahlil meminta produksi nikel dikendalikan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Ia menilai produksi yang terlalu besar telah menyebabkan kelebihan pasokan atau oversupply, sehingga menekan harga nikel di pasar global.

Bahlil menyebut harga nikel saat ini berada di kisaran US$15.800 per ton. Sementara itu, kebutuhan nikel dunia disebut sekitar 3,5 juta ton per tahun, dengan kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat harga sulit meningkat. Karena itu, ia meminta perusahaan tambang dan industri pengolahan menahan diri dalam meningkatkan produksi.

"Harga nikel sekarang sudah di bawah US$16 ribu, US$15.800. Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jorjoran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800 ribu ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" kata Bahlil.

Ia meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatur pasokan melalui mekanisme RKAB. Bahlil menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakan pengendalian produksi tersebut meskipun berpotensi mendapat protes dari pelaku usaha.

"Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu," ujarnya.

Bahlil juga mengingatkan pengelolaan nikel perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Berbeda dengan kelapa sawit yang dapat ditanam kembali setelah masa produktifnya berakhir, cadangan nikel di dalam tanah tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat setelah ditambang.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan pelaku usaha tidak terus menggenjot produksi ketika harga komoditas sedang rendah. Menurut Bahlil, cadangan mineral perlu dikelola dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan potensi manfaat ekonomi pada masa mendatang.

"Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, barangnya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada menteri ESDM baru, ada dirjen baru, ada presiden baru, ada pengusaha baru untuk anak cucu kita untuk kelak mereka mendapatkan harga yang maksimal," tegas Bahlil.