NADIKABAR.COM — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Senin (2/11).
Salah satu pembahasan keduanya adalah soal tanah yang bukan sekadar aset, tetapi sumber penghidupan dan kesempatan bagi rakyat untuk membangun masa depan.
Pemerataan akses dan kepastian hak atas tanah menjadi penting agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
Dalam pertemuan tersebut, Rachmat menyoroti tantangan pengelolaan tanah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, sementara luas daratan berada pada peringkat ke-16, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat.
Kondisi ini menuntut penataan dan pemerataan akses tanah agar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, memiliki kesempatan memperoleh kepastian hak dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam keterangan tertulis BRAN, Rachmat menyambut baik terbentuknya BRAN sebagai lembaga strategis untuk mengoordinasikan penanganan persoalan agraria lintas sektor.
Bappenas menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BRAN dan akan menugaskan Wakil Menteri PPN untuk memperkuat koordinasi agenda reforma agraria.
Salah satu agenda konkret yang dibahas adalah rencana Badan Bank Tanah meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada 2027. BRAN akan mengoordinasikan pelaksanaannya agar penataan aset tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
Sementara itu Dedi Prasetyo menekankan bahwa redistribusi tanah harus diikuti penataan akses. Masyarakat tidak cukup hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga perlu mendapatkan pendampingan, akses permodalan, dan kesempatan mengembangkan usaha.
Penataan akses tersebut dapat disinergikan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya. Dengan demikian, tanah dapat menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Bappenas juga menekankan pentingnya menghubungkan peta jalan BRAN dengan agenda pembangunan nasional, terutama pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Keberhasilan reforma agraria perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata luas tanah yang ditata atau didistribusikan.
Integrasi satu peta dan satu data agraria menjadi prioritas untuk mengatasi data penguasaan tanah, aset, dan konflik yang masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas Agung MH Dorodjatoen menyoroti adanya pengaduan konflik yang tercatat berulang karena masyarakat menyampaikan laporan melalui beberapa kanal. Konsolidasi data diperlukan agar setiap kasus dapat diverifikasi, dipantau, dan ditangani secara lebih terarah.
Data yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi objek dan subjek reforma agraria, menentukan wilayah prioritas, memetakan konflik, serta memantau perkembangan penyelesaiannya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani berdasarkan kondisi di lapangan.
BRAN juga dalam pertemuan ini mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional.
Bagi masyarakat, integrasi tersebut diharapkan membuat pengaduan lebih tertata, mengurangi pengulangan laporan, dan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut persoalan tanah.
Dedi Prasetyo juga menekankan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada penataan kepemilikan tanah. Kepastian hak perlu berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif.
