NADIKABAR.COM — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemanfaatan hasil riset KARSA NUSA 2026 sebagai rekomendasi kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

“Kami berharap hasil penelitian dan kajian KARSA NUSA 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan dan program yang terukur bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTT,” kata Kepala KPw BI NTT Adidoyo Prakoso di Kupang, Selasa.

Program Kajian dan Riset Kebijakan Ekonomi NTT (KARSA NUSA) 2026 merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTT, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera.

KARSA NUSA 2026 mengusung tema “Sinergi Memperkokoh Struktur dan Mempercepat Transformasi Ekonomi NTT untuk NTT Maju dan Sejahtera”.

Pada pelaksanaan perdana, KARSA NUSA 2026 menghimpun 251 karya tulis ilmiah atau paper dari kategori mahasiswa dan umum, yang terdiri atas 191 karya dari penulis nasional, 57 karya dari penulis NTT, dan tiga karya dari penulis luar negeri.

Melalui proses penilaian, sebanyak 10 karya terpilih dari total 25 karya yang masuk dalam tahap penilaian akhir. Berbagai penelitian tersebut mengangkat gagasan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi NTT.

Adidoyo mengatakan hasil riset menekankan pentingnya menghubungkan potensi unggulan NTT dengan pengolahan, logistik, pembiayaan, dan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Adapun penguatan tata kelola, pemanfaatan hasil produksi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim juga menjadi perhatian.

Selain melalui KARSA NUSA, BI NTT bersama Universitas Nusa Cendana juga telah melakukan penelitian mengenai kawasan Regional Trade Zone (RTZ) di NTT untuk mengembangkan potensi perdagangan lintas batas.

Dalam penelitian tersebut, Kabupaten Belu dan Kota Atambua diidentifikasi sebagai wilayah prioritas pengembangan kawasan perdagangan bebas, dengan Kupang dan Malaka berperan sebagai penyangga bahan baku dan pasokan logistik.

“Model pengembangan yang direkomendasikan memadukan pusat logistik dan perdagangan lintas batas dengan agroindustri pangan secara bertahap melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan infrastruktur,” jelas Adidoyo.

Keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal dinilai penting agar peluang pasar Timor-Leste dan Australia dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan ekonomi NTT juga membutuhkan penguatan investasi dan pembiayaan produktif, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta ketahanan energi.

Selain itu, pemanfaatan modal sosial dan kekuatan budaya lokal turut diperlukan agar transformasi ekonomi sesuai dengan karakteristik dan kesiapan masyarakat.

Ia menegaskan, BI NTT terus mendukung penguatan kajian ekonomi daerah, forum koordinasi, dan program pembangunan ekonomi sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.