NADIKABAR.COM — Laju pesat transaksi perdagangan digital di dunia belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital (digital trust). Hal tersebut ditegaskan oleh CEO Privy, Marshall Pribadi, saat menjadi panelis dalam sesi bertajuk "Trust, data, trade: Powering digital services" pada ajang WTO Public Forum 2026 di Jenewa, Swiss.
Marshall menekankan bahwa digital trust bukan sekadar aspek keamanan teknologi, melainkan bagian dari infrastruktur ekonomi yang memastikan keabsahan identitas, keaslian dokumen, serta keterbukaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Dalam paparannya, Marshall membagikan pengalaman Indonesia yang telah menerapkan rantai kepercayaan digital secara menyeluruh di skala nasional:
Marshall menyoroti peran identitas digital dalam mengatasi hambatan finansial yang dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengutip data Asian Development Bank (ADB) 2025, kesenjangan pembiayaan perdagangan global mencapai USD 2,5 triliun, di mana 41% pengajuan pembiayaan UMKM ditolak--berbanding jauh dengan tingkat penolakan perusahaan multinasional yang hanya sebesar 7%.
Di Indonesia--di mana kesenjangan pembiayaan UMKM mencapai USD 234 miliar berdasarkan data IFC--kehadiran identitas digital terverifikasi menjadi krusial untuk membuktikan rekam jejak transaksi.
"Bagi pelaku usaha mikro, identitas digital yang terverifikasi adalah agunan termurah yang pernah ia miliki. Bank tidak menolak risikonya. Bank menolak karena tidak bisa memverifikasi siapa dia," tegas Marshall, dalam keterangan yang diterima NadiKabar.
Guna memfasilitasi transaksi lintas negara, Marshall mendorong adanya kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition) serta interoperabilitas layanan kepercayaan--seperti sertifikat digital, TTE, dan segel elektronik (e-seal)--ke dalam kerangka WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
"Perdagangan bebas bukan hanya tentang kebebasan untuk berdagang. Kita juga perlu membangun perdagangan yang bebas dari penipuan," pungkasnya.
Sesi diskusi tersebut turut menghadirkan jajaran pakar global seperti Sherry M. Stephenson (PECC), Cecile Barayre (UNCTAD), Yose Rizal Damuri (CSIS Indonesia), serta Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro sebagai pembicara kunci.
