NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan penerimaan negara Indonesia saat ini tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Kamboja. Ia mengatakan, rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 12% terhadap produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita bandingkan negara-negara tetangga kita dan negara-negara jauh. Kita 12%, tetangga kita Cambodia 18%, India 20%, negara jauh di Afrika 16%. Semuanya negara-negara seperti ini, penerimaan negara jauh di atas kita," ujar Hashim dalam pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2026).
Ia membeberkan selisih penerimaan negara Indonesia dengan membandingkannya langsung terhadap Kamboja. Dengan selisih 6% dari PDB tercatat, Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara hingga Rp 1.500 triliun setiap tahunnya.
"Selisihnya antara 18% dan 12% itu adalah 6%. 6% dari yang tercatat adalah Rp 15.000 triliun, 6% itu adalah berapa? Sorry, Rp 25.000 triliun, 6% itu berapa? Rp 1.500 triliun, bukan? Ini sebetulnya kita terima tiap tahun tambahan Rp 1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja," jelas Hashim.
Padahal, lanjut Hashim, secara kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), Indonesia tidak kalah saing dengan Kamboja. Ia menyebut seharusnya rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 18%.
Ia mengakui kehilangan potensi ini tak lepas dari masih lemahnya aparat penegak hukum (APH) di lapangan. Hashim meyakini APBN seharusnya bisa surplus jika APH bekerja secara optimal. Defisit APBN berada di kisaran hingga Rp 600 triliun.
"Kita sekarang kurang pungut Rp 1.500 triliun. Nah, defisit APBN kita, harusnya, kan Rp 500 triliun kalau tidak salah. Rp 500-600 triliun. Kalau aparatur kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja. Kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," jelasnya
