NADIKABAR.COM — Survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan 74,1% responden mendukung integrasi tarif tol di Jabodetabek. Dukungan ini berasal dari responden kelompok logistik dan komuter yang rutin menggunakan tol.
Tantangan selanjutnya adalah merancang skema tarif yang membuat perjalanan lebih lancar, biaya terjangkau, dan akses ke kawasan industri dan pelabuhan yang efisien.
Saat ini pemerintah diketahui tengah mematangkan landasan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi jalan tol.
"Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung," ujar Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Sony Sulaksono Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).
Untuk koridor logistik, integrasi Tol Cibitung-Cilincing, Jakarta-Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) menjadi salah satu langkah penting. Penyelarasan tarif di ketiga ruas tol tersebut diharapkan memperlancar arus barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Sony menjelaskan, pembangunan tol telah diarahkan sebagai satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020-2040.
Namun, perbedaan urutan pembangunan, keterlambatan ruas pendukung, dan disparitas tarif membuat sebagian ruas padat, sementara jalur alternatif belum dimanfaatkan secara optimal.
"Tujuan utama integrasi adalah meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata. Ruas-ruas yang saling terhubung perlu saling mendukung sebagai satu jaringan," terang Sony.
Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Ahmad Sugiono, mengingatkan biaya logistik dibentuk oleh banyak faktor. Tarif tol menjadi salah satu komponen yang menekan margin usaha di tengah persaingan harga.
Dalam skema borongan atau uang jalan tertentu, penghematan waktu satu hingga dua jam belum tentu mendorong pengemudi beralih dari jalan arteri jika biaya perjalanan bertambah.
"Penggunaan tol perlu dilihat dari keseluruhan ekosistem logistik, termasuk kemacetan sebelum masuk tol, fleksibilitas rute, frekuensi perjalanan, dan peluang memperoleh muatan balik. Jadi, perhitungannya tidak hanya waktu tempuh," jelas Ahmad.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), Gibran Sesunan, menilai penetapan tarif tol perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembangunan masing-masing ruas.
Penyamarataan tarif berdasarkan golongan kendaraan belum cukup mengakomodasi perbedaan antara tol yang berfokus pada angkutan logistik dan perjalanan penumpang.
Karena itu, penetapan tarif perlu memperhitungkan fungsi strategis, karakteristik lalu lintas dan manfaat ekonomi-sosial setiap ruas. Tarif yang terjangkau juga dinilai dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan jalan tol.
"Untuk ruas yang dibangun sebagai jalur logistik, angkutan barang semestinya memperoleh tarif lebih terjangkau agar terdorong menggunakannya. Kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pelayanan masing-masing ruas," kata Gibran.
Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, mengatakan pemilihan rute sangat bergantung pada kecukupan uang jalan yang diterima pengemudi. Dana tersebut harus mencukupi berbagai kebutuhan, mulai dari penghasilan pengemudi, makan, BBM, tarif tol, hingga biaya bongkar muat.
Dalam simulasinya, biaya tol pada jalur yang saat ini digunakan menyerap sekitar 7-14% dari uang jalan. Namun, jika beralih ke ruas tol khusus angkutan logistik, porsinya diperkirakan meningkat menjadi 28-40%. Akibatnya, alokasi dana untuk kebutuhan lain menjadi lebih terbatas.
"Konektivitas fisik harus didukung oleh tarif yang memungkinkan pengemudi memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jika bebannya meningkat secara signifikan, pengemudi bisa tetap memilih jalur eksisting meskipun menghadapi kemacetan atau risiko keselamatan lebih tinggi," kata Sugi.
