NADIKABAR.COM — Pemerintah diminta untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang inovatif, salah satunya dengan menarik investasi dari luar negeri. Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini menjelaskan dalam situasi konsumsi masyarakat yang lemah kebijakan ekonomi harus inovatif dan terus mencari alternatif.

Menurutnya pemerintah tak bisa bertahan hanya dengan kebijakan sosial yang inward looking dengan menghabiskan dana pajak dan APBN secara kurang produktif.

"Program sosial yang berlebihan sekarang merefleksikan Indonesia menjelma menjadi salah negara sosialis terbesar di dunia. Argumen untuk kesejahteraan sosial tidak salah, tetapi meleset dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi bisa salah kaprah," papar Didik dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Negara tetangga seperti Vietnam, menurutnya telah bertransformasi dari negara komunis menjelma menjadi negara kapitalis atau state capitalism yang berorientasi pada pasar. Menurutnya hal itu yang menjadi kunci keberhasilan negara tetangga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8%.

Menurutnya Indonesia tidak akan pernah mencapai tingkat pertumbuhan 7-8% seperti yang dijanjikan jika menghindari kebijakan investasi dan ekspor. "Kuncinya sederhana, tiru Vietnam saja, yang sekarang berhasil mendorong perekonomiannya bertumbuh tinggi," beber Didik.

Rektor Universitas Paramadina itu juga menyatakan Indonesia sejatinya pernah melakukan hal serupa. Dia bercerita pada pertengahan 1980-an terjadi revolusi Edsa yang menumbangkan rezim Marcos di Filipina. Kala itu, Manila sebagai ibu kota relatif jauh lebih maju daripada Jakarta, Hanoi dan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara.

Akan tetapi karena revolusi kota Manila tidak stabil, investasi tumpah keluar dan lari ke luar negeri. Indonesia mengambil peluang itu, Jakarta menampung investasi besar yang cabut dari Filipina.

"Masalah di satu negara bisa menjadi peluang di negara lain. Indonesia mengambil kesempatan ketika terjadi peristiwa besar tersebut," kata Didik.

Momentumnya sangat tepat karena Indonesia sedang bergiat menarik investasi agar ekonomi bersaing dan berorientasi keluar. Kala itu, lingkungan bisnis dan investasi diperbaiki, birokrasi yang rusak semisal bea cukai dipotong habis agar ekspor impor barang lancar.

Ekspor didorong dengan berbagai insentif, baik dari kredit dan fasilitas bantuan negara dalam bentuk promosi dan bantuan non-finansial lainnya melalui kedutaan besar. Hasilnya ekonomi Indonesia tahun 1980-an dan 1990-an bertumbuh 7-8%.

"Ini terjadi tidak lama setelah Indonesia baru digerogoti mega korupsi Pertamina di bawah Ibnu Sutowo. Indonesia hampir bangkrut pada tahun 1979. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi yang bangkrut karena korupsi berhasil bangkit dengan pertumbuhan tinggi. Indonesia pada waktu itu kemudian dijuluki New Asian Tiger," beber Didik.

Peristiwa yang sama tetapi lebih dahsyat terjadi sekarang, menurutnya Timur Tengah yang menjadi kawasan berkembang sangat maju mengalami eskalasi ketegangan geopolitik naik turun dalam keamanan dan pertahanan. Ketegangan geopolitik seperti ini bisa mendorong sebagian investor keluar atau setidaknya melakukan diversifikasi geografis.

Dubai, Abu Dhabi, atau Qatar tidak memang sedang mengalami eksodus investasi besar-besaran, tetapi gerak investasinya pasti melambat. Peluang alternatif pergeseran investasi karena masalah geopolitik ini sebenarnya bisa menempatkan Indonesia menerima luapan gerak investasi tersebut.

Memanfaatkan situasi tersebut menurutnya kawasan ekonomi khusus semacam Batam dan sekitarnya seharusya dapat diposisikan sebagai alternatif investasi Asia yang aman, dekat Singapura dan murah.

Bila pemerintah memilih fokus kebijakan untuk mengembangkan Batam misalnya, kawasan ekonomi itu sudah direncanakan maju mengikuti Singapura sejak tahun 1980-an oleh Presiden ke-3 B.J Habibie. Sekarang sudah cukup maju dan berkembang lebih maju dari kota-kota dan provinsi di sekitaranya.

Menurutnya Batam bisa direncakan untuk menjadi Dubai Kecil di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi kuartal yang lalu mencapai 7% dan dinamis karena saling berinteraksi dengan Singapura, yang sudah penuh sesak.

"Kini publik melirik ke Batam karena dengan rencana investor global akan memindahkan investasinya ke pulau ini. Batam akan menjadi salah satu pusat data center dunia, ini harus dipersiapkan dengan dukungan iklim bisnis yang sehat," papar Didik.

Batam menurutnya juga terus berkembang dengan investasi pada 2025 mencapai Rp 69,3 triliun. Dari sektor digital sendiri sudah menyentuh Rp 8,56 triliun. Pemerintah juga sedang mendorong pengembangan Batam-Bintan-Karimun sebagai hub industri hijau yang terkait dengan kerja sama listrik bersih Indonesia-Singapura.

Nvidia sudah ancang-ancang masuk ke Batam. Rencana investasi Nvidia di Batam bernilai sekitar US$4,5 miliar atau setara dengan Rp 80,55 triliun untuk pengembangan infrastruktur pusat data kecerdasan buatan. Dengan satu investor besar dan signifikan seperti ini, maka investasi batam bisa baik 2-3 kali lipat.

Di sisi lain, sudah ada juga rencana pembangunan Kampus Nvidia DSX AI Factory sudah direncakanan jelas gamblang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, yang akan melibatkan kerja sama dengan Firmus Technologies dari Australia dan Day One dari Singapura. Target mulai beroperasi secara bertahap pada kuartal pertama tahun 2027 hingga 2028.

Bagi Didik, rencana-rencana tersebut akan membantu ekonomi nasional bertumbuh lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari yang dicapai sekarang.

"Kuncinya adalah kebijakan investasi, jika kepala naga sudah masuk dan percaya, maka badan dan ekornya akan segera ikut masuk ke dalam. Rekor investasi yang tertinggal dari negara sekitar akan berubah jika Batam menjadi pusat baru data center bagi dunia," papar Didik.

Selain gempita dengan kebijakan mengolah sumber daya alam, Indonesia sudah saatnya perlu kebijakan investasi menarik teknologi tinggi seperti Nvidia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Didik percaya Batam bisa menjadi "Dubai kecil" di Sumatera karena sudah memiliki keunggulan sejak keberadaannya, strategis secara geografis, berimpit dengan kota global Singapura, ada di jalur pelayaran internasional.

Dengan dinamika yang ada dalam waktu dekat Batam bisa menjadi pintu masuk modal Timur Tengah dan Asia. Dari sisi insentif Batam sudah memiliki free trade zone (FTZ) dengan fasilitas seperti pembebasan PPN, PPnBM dan bea tertentu, sementara KEK menawarkan tax holiday, investment allowance, percepatan amortisasi dan berbagai fasilitas kepabeanan.