NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan edukasi keuangan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Letak geografis sebagai wilayah kepulauan membuat akses menuju Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan waktu dan moda transportasi khusus. Dari Kabupaten Banggai yang berada di daratan utama Pulau Sulawesi, perjalanan menuju Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan waktu sekitar satu jam menggunakan speed boat atau sekitar empat jam dengan kapal feri. Tantangan akses juga dirasakan di dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan karena jarak antardesa cukup berjauhan dan masyarakat perlu menempuh perjalanan darat untuk menjangkau sejumlah wilayah.
Kondisi geografis tersebut turut menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat. Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, mengatakan luas wilayah dan jarak antardesa turut memengaruhi tingkat literasi masyarakat serta cara mereka mengelola keuangan.
"Banggai Kepulauan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 6.700 km², di mana dua pertiganya adalah lautan. Jarak antara satu desa dengan desa lainnya pun cukup berjauhan. Kondisi geografis ini tentunya mempengaruhi tingkat literasi masyarakat dan cara mereka mengelola keuangan," ujar Rusli di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (21/9/2026).
Perkuat Edukasi dan Ekosistem Keuangan Inklusif
Bersama OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus bersinergi meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Edukasi Keuangan dan Prainkubasi Keuangan Masyarakat Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (21/9/2026).
Rusli mengatakan pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan, khususnya kepada masyarakat di desa yang berada jauh dari pusat ibu kota. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan.
"Kolaborasi selama ini sudah banyak dilakukan, terutama melalui sosialisasi dan edukasi. Selain itu, ada juga bantuan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah melakukan transaksi ataupun mengakses layanan keuangan," paparnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra menegaskan edukasi dan literasi keuangan merupakan salah satu tugas OJK. Karena itu, pihaknya berupaya menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan.
Menurut Bonny, pemilihan Desa Luk Panenteng sebagai lokasi kegiatan juga berkaitan dengan program Desa EKI yang telah diinisiasi OJK Provinsi Sulawesi Tengah sejak 2023.
"Khusus di Kabupaten Banggai Kepulauan ini, kami sudah pernah bikin Desa EKI. Karena itu, kami ingin memperdalam dan meyakinkan bahwa edukasi kami bisa bermanfaat. Kami juga perlu menganalisa dan mengevaluasi kembali kegiatan yang pernah dilakukan," paparnya.
Bonny menjelaskan Desa EKI menjadi percontohan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif di tingkat desa. OJK mendorong agar masyarakat desa dapat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih dekat, baik melalui perbankan maupun agen Laku Pandai.
"Desa EKI ini sebenarnya percontohan. Kami inginnya semua desa ada ekosistem yang inklusif. Jadi di desa paling tidak ada bank, atau minimal agen-agen Laku Pandai. Dengan begitu, masyarakat tidak usah harus ke kota hanya untuk ambil uang cash, atau mau transfer harus berjalan puluhan kilometer," imbuhnya.
Libatkan Duta Literasi OJK Media Massa
Bonny mengatakan peningkatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Menurutnya, masyarakat di Sulawesi Tengah secara umum telah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi pemahaman terhadap produk tersebut masih perlu diperkuat.
"Secara umum dari data literasi dan inklusi keuangan, di Sulawesi Tengah, itu literasi keuangannya cukup rendah. Mayoritas masyarakat itu sebenarnya menggunakan produk jasa keuangan, tapi kurang literasinya atau ilmunya," jelas Bonny.
Karena itu, OJK bersama pemerintah daerah terus mendorong peningkatan literasi sekaligus memperluas akses masyarakat melalui pengembangan Desa EKI. Program tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan keuangan dengan masyarakat desa sehingga kebutuhan transaksi dan akses terhadap layanan keuangan dapat terpenuhi dengan lebih mudah.
Dalam memperluas edukasi keuangan, OJK juga melibatkan Duta Literasi Media Massa untuk membantu menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Duta Literasi Media Massa OJK, Asmarandani Heryadi Putri, mengatakan literasi keuangan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari menabung untuk pendidikan, meminjam uang, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Keuangan itu satu hal yang tidak akan pernah lepas dalam keseharian masyarakat. Mulai dari menabung untuk pendidikan, meminjam uang, hingga membeli sesuatu, semuanya berkaitan dengan keuangan," jelas Dani.
Dani berharap edukasi keuangan yang dilakukan OJK dapat terus berlanjut setelah kegiatan selesai sehingga pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat berkembang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
"Sebagai Duta Literasi Media Massa OJK, saya berharap edukasi literasi keuangan tidak berhenti sampai saya pulang ke tempat asal. Edukasi ini harus terus berlanjut dan berkesinambungan. Pengetahuan tentang literasi keuangan harus berubah menjadi kebiasaan," pungkasnya.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, OJK terus mendorong penguatan literasi dan akses keuangan masyarakat Banggai Kepulauan. Pengembangan Desa EKI diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan inklusif yang semakin dekat dengan masyarakat di wilayah 3T.
