Pada Agustus 2026, indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hanya naik 0,09 persen. Selisih tersebut mendorong penguatan NTP dan memberikan gambaran mengenai membaiknya posisi tukar petani pada periode tersebut.
Kenaikan NTP juga terjadi di sebagian besar subsektor pertanian. Subsektor tanaman pangan mencatat peningkatan tertinggi sebesar 1,62 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,53 persen, peternakan sebesar 0,96 persen, dan perikanan sebesar 0,69 persen.
Meski demikian, pergerakan tersebut belum sepenuhnya merata. Subsektor hortikultura justru mengalami penurunan NTP sebesar 2,84 persen.
Kondisi ini menunjukkan dinamika harga dan biaya usaha masih berbeda antarkomoditas. Dengan demikian, penguatan kesejahteraan petani perlu terus diupayakan sesuai karakteristik masing-masing subsektor.
Secara geografis, perbaikan NTP menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Dari 38 provinsi yang dipantau BPS, sebanyak 33 provinsi mencatat kenaikan NTP. Sulawesi Barat mengalami pun peningkatan tertinggi, yakni 6,87 persen, terutama ditopang oleh kenaikan harga kelapa sawit.
Secara kumulatif, NTP nasional selama Januari hingga Agustus 2026 tercatat 3,18 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan peran sektor pertanian dalam menopang ekonomi perdesaan dan menjaga daya beli masyarakat yang bergantung pada usaha tani.
Meski bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan, NTP memberikan gambaran mengenai perkembangan daya tukar yang diterima petani secara agregat. Kenaikannya tidak serta-merta berarti pendapatan setiap petani turut meningkat.
Penurunan harga pupuk bersubsidi, penyederhanaan regulasi, pembenahan distribusi, dan digitalisasi pendataan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menekan harga, tetapi juga memperluas akses petani terhadap sarana produksi agar biaya usaha tani lebih terkendali.
Di tengah tantangan harga komoditas, biaya produksi, dan kebutuhan menjaga pasokan pangan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pertanian nasional. Penghematan dari penurunan HET diharapkan membantu petani mengelola biaya, sementara distribusi yang lebih transparan dapat mengurangi hambatan dalam memperoleh pupuk bersubsidi.
Kenaikan NTP nasional menunjukkan perkembangan positif daya tukar petani. Namun, tantangannya adalah memastikan manfaat kebijakan dirasakan merata oleh petani di berbagai wilayah dan subsektor, terutama mereka yang masih menghadapi tekanan harga dan biaya produksi tinggi.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembenahan tata kelola pupuk menjadi salah satu upaya memperkuat produksi pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Konsistensi kebijakan, ketersediaan pupuk terjangkau, dan distribusi yang tertib diharapkan dapat menekan biaya usaha tani serta mendorong produktivitas petani.
