"Informasi mengenai karhutla yang disampaikan masyarakat itu sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam mendukung upaya penanganan di lapangan," kata Mediodecci.
Komdigi mendorong platform digital memberikan penjelasan yang transparan ketika suatu konten mengalami pembatasan jangkauan. Penjelasan tersebut diperlukan, termasuk jika pembatasan berkaitan dengan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritmik yang digunakan platform.
Persoalan transparansi mencuat setelah beredar jawaban Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten karhutla. Menanggapi hal tersebut, Kemkomdigi menyatakan telah meminta klarifikasi kepada Meta.
Mediodecci mengingatkan bahwa jawaban chatbot AI tidak bisa langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan. Informasi yang dihasilkan AI juga tidak cukup untuk membuktikan adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen atau konfirmasi yang dapat diverifikasi.
Teknologi AI dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan fakta. Kondisi ini dikenal sebagai halusinasi AI, yakni ketika sistem menghasilkan informasi yang keliru atau tidak memiliki dasar memadai.
"AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar. Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu," jelasnya.
