Komdigi mengajak masyarakat menerapkan prinsip trust but verify. Artinya, AI dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi, tetapi hasilnya perlu diperiksa dengan membandingkan sumber dan mencari konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum disebarkan.
Di sisi lain, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa AI memungkinkan pembuatan konten dan pengoperasian akun secara otomatis. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyusun unggahan, menyesuaikan gaya bahasa, hingga merespons percakapan di media sosial.
Kemampuan itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah. Karena itu, dugaan manipulasi opini publik melalui akun bot perlu diperiksa berdasarkan bukti yang objektif.
"Karena itu, dugaan penggunaan bot untuk membentuk opini harus diperiksa secara objektif. Arah dukungan suatu akun tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi," ucap Alfons.
Menurutnya, gaya tulisan yang rapi, bahasa yang seragam, atau frekuensi unggahan yang tinggi juga belum cukup untuk memastikan bahwa sebuah akun dijalankan oleh AI. Alfons turut mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan informasi dari masyarakat.
"Justru harusnya pemerintah terbuka terhadap kritik dan diberikan informasi. Malah harusnya berterima kasih," pungkasnya.
