Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga memicu perdebatan di negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Mark memahami bahwa masyarakat dapat mempertanyakan pembangunan fasilitas yang membutuhkan banyak sumber daya di lingkungan tempat tinggal mereka.
"Saya menyukai AI, tetapi mengapa data center harus dibangun di kota saya? Mengapa harus di lingkungan saya? Karena fasilitas tersebut akan memengaruhi penggunaan listrik dan air," ujar Mark, menggambarkan kekhawatiran masyarakat.
Di satu sisi, data center semakin dibutuhkan untuk mendukung layanan digital, komputasi awan, dan pengembangan AI. Namun di sisi lain, pembangunan fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan energi, air, serta kepentingan masyarakat sekitar.
Mark menilai persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dari sudut pandang bisnis. Pengembang data center dan masyarakat perlu membuka ruang dialog untuk mencari jalan tengah.
"Tidak ada jawaban yang sederhana untuk persoalan ini. Kedua pihak harus duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi. Masing-masing juga harus bersedia berkompromi," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki peran penting dalam mempertemukan kepentingan industri dan masyarakat. Apalagi, pemerintah juga membutuhkan infrastruktur data center untuk mendukung transformasi digital dan layanan publik.
"Pemerintah harus mengambil peran utama dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam membuka komunikasi antara kedua pihak. Pemerintah sendiri juga membutuhkan data center," pungkas Mark.
