Suahasil bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada 2009, Suahasil mengawali kiprahnya di Kementerian Keuangan sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal. Selanjutnya, pada 2016, Suahasil dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dan sejak 2019, Suahasil kemudian dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil memasuki posisi Menteri Keuangan dengan bekal pengalaman panjang sebagai teknokrat, perumus kebijakan fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan. Karakter kepemimpinan yang relatif tenang, berbasis kajian, dan institusional dapat menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
Dalam situasi pergantian menteri keuangan, pasar dan pelaku ekonomi membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan optimisme. Suahasil menghadapi tantangan untuk menjembatani dua kebutuhan yang kerap dipertentangkan, yaitu menjaga kredibilitas APBN dan memastikan anggaran tetap menjadi mesin pembangunan.
Perbedaan tim redaksi Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak harus dibaca sebagai pertentangan mutlak. Ketiganya merepresentasikan penekanan yang berbeda dalam satu ekosistem kebijakan fiskal. Sri Mulyani mengingatkan pentingnya membangun dan menjaga fondasi. Purbaya menekankan urgensi menggerakkan perekonomian. Sementara itu, Suahasil berpeluang menyatukan kedua pendekatan tersebut dalam suatu keseimbangan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, kebijakan Menteri Keuangan Suahasil perlu dirancang secara terukur guna mendorong pertumbuhan dan menjaga kredibilitas APBN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suahasil harus mampu menyeimbangkan keberanian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya ditopang oleh stimulus dan ekspansi belanja. Pertumbuhan tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal bukan sekadar persoalan menjaga angka defisit, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat, tanpa mengurangi ruang fiskal generasi mendatang.
KamrussamadJuru Bicara Partai Gerindra
