Di momen yang sama, dilakukan penganugerahan Satya Niyama bagi pelaku usaha yang berkomitmen menerapkan tata kelola yang jujur, transparan, dan patuh pada regulasi PBK. Setelah itu, dilaksanakan dialog literasi PBK.
Narasumber dialog di antaranya, Kepala Biro (Kabiro) Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Ima Siti Fatimah; Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Zulfan Syaiful Bahri; Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta Syarifah Nuly Nazlia; Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nursalam; dan Direktur Utama PT Indobursa Karisma Berjangka Agung Rihayanto.
Bappebti mencatat, total volume transaksi PBK sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 10,35 juta lot, atau meningkat 9,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 9,46 juta lot. Sementara itu, khusus Juli-Agustus 2026, tercatat jumlah nasabah aktif sebanyak 183 ribu nasabah.
Selain itu, pasar fisik emas digital mencatat volume transaksi mencapai 115,9 ton dengan nilai transaksi pasar fisik emas digital mencapai Rp 299,5 triliun atau meningkat 641,1%. Transaksi timah murni batangan dan kontrak sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) juga meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sejumlah komoditas yang aktif diperdagangkan dalam PBK, yakni minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), olein, kakao, kopi, dan emas. Indonesia juga memiliki sektor komoditas strategis yang berpeluang untuk diperdagangkan, yang meliputi komoditas pertanian dan perkebunan seperti karet, kopra, kedelai, jagung, dan teh; pertambangan dan energi seperti nikel, batu bara, dan perak; serta produk perikanan dan kelautan.
Pemanfaatan kontrak multilateral berbasis komoditas strategis pun dapat mengoptimalkan kinerja PBK Indonesia.
Kemendag melalui Bappebti juga senantiasa memperkuat pengawasan transaksi, pengawasan keuangan, pengawasan kepatuhan, serta pemenuhan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pengawasan dilakukan secara tegas terhadap aktivitas perdagangan ilegal.
Sepanjang Januari-September 2026, telah diblokir 812 situs perdagangan ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem PBK yang aman sekaligus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari praktik perdagangan ilegal.
