NADIKABAR.COM — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan tata kelola laut global melalui kerja sama internasional dan pengembangan ekonomi biru.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri The 7th Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok yang berlangsung pada 6-8 November 2026. Forum tersebut membahas penguatan tata kelola laut global, implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, ekonomi biru, serta pelaksanaan Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Dalam forum tersebut, Trenggono menyampaikan pidato kunci di hadapan hampir 400 perwakilan dari lebih dari 30 negara dan wilayah. Peserta yang hadir terdiri atas para menteri, pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, serta pakar maritim dunia. Hadirnya forum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan pentingnya laut sebagai ruang kerja sama, dialog, dan kemakmuran bersama.
"The sea connects more than it divides. Laut menghubungkan lebih banyak daripada memisahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia percaya bahwa kerja sama internasional merupakan kunci untuk menjawab berbagai tantangan kelautan global," ujar Trenggono dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Dalam pidatonya, Trenggono juga memaparkan komitmen Indonesia dalam menjalankan agenda Ekonomi Biru melalui lima kebijakan utama. Kelima kebijakan tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada 2045, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut.
Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat perekonomian kawasan pesisir.
Pada kesempatan yang sama, Trenggono menegaskan UNCLOS 1982 tetap menjadi landasan utama dalam tata kelola laut internasional. Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama regional dan global untuk memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), memperkuat konservasi laut, mengembangkan penelitian kelautan, serta membangun ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Terkait Perjanjian BBNJ, Trenggono menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi perjanjian tersebut secara efektif, inklusif, dan berkeadilan. Komitmen Indonesia telah ditunjukkan melalui ratifikasi dan pendepositan instrumen ratifikasi Perjanjian BBNJ pada 10 Juni 2025 dalam rangkaian Konferensi Kelautan PBB (UNOC-3) di Nice, Prancis.
Trenggono menilai implementasi perjanjian tersebut penting untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Di akhir pidatonya, Trenggono mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama, menjunjung tinggi hukum internasional, serta mengedepankan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan laut yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
