"Terkait transportasi berbasis platform digital, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan," jelasnya.
Terakhir, pemerintah menyetujui usulan terkait penerapan denda bagi pengusaha logistik yang masih mengoperasikan angkutan barang Over Dimension Over Loading (ODOL). Besaran denda yang diusulkan bervariasi, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 miliar, tergantung kategorinya.
Pemerintah mengusulkan pengelolaan terminal penumpang dan barang melalui skema konsesi atau kerja sama lainnya. Selain itu, pemerintah mengatur kewajiban public service obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan transportasi ke depan sekaligus memberikan kepastian hukum dan menjamin keselamatan masyarakat," pungkasnya.
