NADIKABAR.COM — Pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan melalui percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini menjadi bagian dari upaya mengelola sampah secara terintegrasi sekaligus memanfaatkan residu yang tidak dapat didaur ulang sebagai sumber energi.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengelolaan lingkungan dan sumber daya berkelanjutan menjadi salah satu agenda yang didorong Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Pendekatan yang dikembangkan mencakup pengolahan sampah sejak dari sumber hingga pemrosesan di hilir, sehingga sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam empat bulan terakhir, setidaknya empat calon lokasi PSEL telah memulai pembangunan, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Pemerintah menargetkan sedikitnya 21 fasilitas PSEL dapat terbangun hingga akhir 2028 atau 2029.
Percepatan pembangunan fasilitas tersebut turut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah agar persiapan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat.
Melalui PSEL, pemerintah mendorong perubahan pendekatan pengelolaan sampah, dari yang selama ini berfokus pada pembuangan menjadi pemanfaatan sumber daya.
Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali berpotensi diolah menjadi energi listrik, sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Di bidang lingkungan lainnya, Indonesia juga telah memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola pasar karbon nasional yang tertib dan transparan. Keberadaan sistem ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan unit karbon melalui mekanisme pencatatan yang terstruktur.
Penguatan tata kelola lingkungan tersebut berjalan beriringan dengan agenda pemerintah dalam membangun kemandirian pangan.
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat dan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penguatan kedaulatan pangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," tutur menteri yang karib disapa Zulhas.
Meski begitu, Zulhas menggarisbawahi bahwa capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. "Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," tambahnya.
Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani meningkat menjadi minimal Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung mencapai minimal Rp5.500 per kilogram. Nilai Tukar Petani (NTP) juga naik dari 116 menjadi 131.
Pemerintah turut menyederhanakan aturan distribusi pupuk bersubsidi untuk mempercepat penyaluran kepada petani.
Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat 103, dengan target meningkat menjadi 120. Pemerintah juga membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan target mencapai 5.000 kampung pada 2029.
Selain itu, budidaya ikan tematik disiapkan di 40.000 titik untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir.
Kemudian penguatan ekonomi desa dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 10.070 koperasi telah resmi beroperasi, sementara jumlah koperasi yang telah terbangun mencapai lebih dari 28 ribu unit.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun.
KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang dapat mendukung penyaluran produk bersubsidi dan program bantuan sosial. Keberadaan koperasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi serta mendekatkan akses layanan ekonomi kepada masyarakat.
Zulhas mengatakan capaian selama dua tahun pemerintahan menjadi landasan untuk melanjutkan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menghadapi gejolak global.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.
"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," kata Zulhas.
"Dengan kerja bersama, Insya Allah fondasi yang kita bangun hari ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia," pungkasnya.
