NADIKABAR.COM — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi banyak orang, termasuk juga mereka yang berprofesi di bidang hubungan masyarakat atau humas. Praktisi harus adaptif dengan teknologi, di sisi lain juga harus menjaga akurasi, etika, dan kepercayaan publik.

Kata Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana, masalahnya kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Akses informasi yang semakin luas justru menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.

"Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan," ujar Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).

Dari rilis yang diterima NadiKabar, Boy menuturkan bahwa algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.

Situasi tersebut membuat peran humas semakin kompleks. Praktisi humas tidak lagi cukup menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, serta memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian.

Bagi Boy, sangat penting menggunakan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi.

"Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global," terangnya.

Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan perubahan teknologi juga telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi.

Publik kini dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi sebuah organisasi melalui teknologi pencarian berbasis AI, tanpa selalu berinteraksi langsung dengan sumber informasi tersebut.

"Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence," tutur Nezar yang jadi pembicara kunci di acara tersebut.

Menurut Nezar, perubahan tersebut membuat praktisi humas perlu memastikan informasi resmi organisasi tersedia secara baik, akurat, dan memiliki kredibilitas yang kuat.

"Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya," imbuh Nezar.

Nezar menekankan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan sebagai pengganti penalaran serta tanggung jawab manusia. Pemanfaatan teknologi perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik.

Dengan demikian, tantangan humas di era AI bukan semata-mata kemampuan mengadopsi teknologi terbaru. Humas dituntut selalu memastikan inovasi tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, integritas, kredibilitas, dan kepercayaan menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan profesi humas.