"Ketika ada SPBU yang harus kami hentikan sementara karena pelanggaran, kami langsung melakukan antisipasi dari sisi pasokan. Kami melakukan build up stock di SPBU sekitar agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap BBM dan kebutuhan energi di wilayah tersebut tetap terpenuhi," tambah Kitty.
Selain pengawasan internal, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM di lapangan berjalan sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Pertamina mengimbau seluruh pengelola SPBU untuk menjalankan operasional secara profesional, memenuhi seluruh ketentuan kerja sama, serta memastikan penyaluran BBM dilakukan sesuai peruntukan. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi penyaluran BBM dengan menyampaikan informasi atau pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135.
"Pertamina akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti. Di saat yang sama, kami memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM melalui penguatan pasokan di SPBU sekitar apabila terdapat lembaga penyalur yang harus dikenakan penghentian operasional," tutup Kitty.
