NADIKABAR.COM — Menteri Perindustrian (Menperin) yang baru, Muhammad Sarmuji punya PR alias pekerjaan rumah besar untuk mengembalikan kinerja industri.
Pertumbuhan sektor industri disebut terus menurun dalam dua tahun terakhir, dari 5,48% pada kuartal II-2025 menjadi hanya 4,5% pada kuartal II-2026.
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6%, terlebih menuju 7-8%. Menurutnya, sektor industri merupakan salah satu penopang terbesar perekonomian nasional.
"Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7% jika kondisi sektor industri lemah dan menurun seperti dua tahun terakhir ini," kata Didik dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/10/2026).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditargetkan meningkat dari baseline 18,67% menjadi 21,9% pada 2029. Sementara pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8% pada tahun yang sama.
Menurutnya, target tersebut sulit dicapai apabila kebijakan ekonomi dan industri tidak mengalami perubahan. Karena itu, pergantian Menteri Perindustrian perlu diikuti perubahan strategi dari kebijakan yang berjalan selama dua tahun terakhir.
"Bagaimana strategi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan ke depan dengan penyegaran Menteri Perindustrian yang baru? Jawabannya mutlak tidak menjalankan kebijakan as usual seperti selama dua tahun ini. Kebijakan yang berjalan justru menghasilkan sektor industri yang semakin lemah dan tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," bebernya.
Selain pertumbuhan yang berada di bawah 5%, Didik menyoroti pertumbuhan yang tidak merata antar-subsektor industri. Ia juga menyinggung Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sempat berada di level 46,9 pada Juni dan 49,8 pada Agustus, sebelum kembali menjadi 52,4 pada September 2026.
Di sisi lain, Didik menilai RAPBN 2027 yang baru disahkan belum memperlihatkan dorongan khusus terhadap sektor produktif, terutama industri. Menurutnya, besarnya defisit anggaran kemungkinan ditujukan untuk bayar utang hingga mengalir ke program-program sosial.
"Desain kebijakannya dengan defisit yang cukup besar kemungkinan hanya untuk bayar utang dan mandatory ke program sosial, yang membutuhkan dana APBN dalam jumlah besar. Jadi jawaban pertanyaan tersebut sangat tergantung apakah ada perubahan desain kebijakan atau tetap status quo seperti sekarang. Yang jelas defisit yang besar bukan bukti dari adanya ekspansi produktif," tegas Didik.
Didik kemudian menghitung kontribusi pertumbuhan industri terhadap perekonomian. Dengan bobot sektor industri sekitar 19% terhadap PDB dan pertumbuhan hanya sekitar 4,5%, menurutnya kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,86%.
"Di masa lalu tingkat pertumbuhan ekonomi 7% memang didukung oleh tingkat pertumbuhan sektor industri sampai dua digit. Ini merupakan pekerjaan rumah dari penyegaran kabinet dengan hadirnya menteri perindustrian yang baru," jelas Didik.
Ia pun meminta pemerintah mengubah kebijakan industri apabila ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika tidak, kata dia, cita-cita mengejar pertumbuhan ekonomi 8% harus dilupakan.
"Jika tidak ada perubahan kebijakan dari sektor ini, maka jangan harap ekonomi bisa tumbuh sampai 7-8%. Lupakan cita-cita pemerintah yang berjanji kepada rakyat untuk mendorong ekonomi tumbuh 7-8%," tutup Didik.
