NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) Produksi Sumur Minyak Masyarakat. Kerja sama ini antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Badan Usaha/Koperasi (BKU) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja (WK) Aceh.
Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan penandatanganan PKS ini menjadi awal dari tahapan yang lebih penting, yaitu memastikan pelaksanaan produksi berjalan secara aman, tertib, profesional, memenuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
"Komitmen kami tidak berhenti pada penandatanganan. BPMA akan terus mengawal pelaksanaannya, memperkuat koordinasi dengan KKKS dan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi. Kita ingin sumur masyarakat tidak hanya legal, tetapi juga produktif, aman, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Aceh," tegas Mawardi dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).
Ia menambahkan, BPMA akan terus mendorong percepatan berbagai program strategis di sektor hulu migas Aceh dengan mengedepankan kerja nyata, kolaborasi, kepastian hukum, keselamatan, perlindungan lingkungan, serta manfaat bagi masyarakat.
"Ini baru langkah awal. Ke depan, kita harus bekerja lebih cepat, lebih solid, dan lebih terukur. Target kita jelas, bagaimana potensi yang ada di Aceh dapat dikelola secara baik sehingga memberikan kontribusi terhadap lifting nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," terangnya.Bagi BPMA, capaian ini juga menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, BPMA, SKK Migas, KKKS, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat dapat menghasilkan langkah konkret dalam waktu yang relatif singkat.
"Ini merupakan salah satu milestone pertama dan bentuk kerja nyata kita bersama. Kurang lebih dua bulan sejak saya menerima amanah sebagai Kepala BPMA, saya ingin memastikan bahwa setiap arahan dan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan lifting migas Aceh," ujar Mawardi.
BPMA juga mendorong prioritas penggunaan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dari kegiatan produksi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Ia menyampaikan terima kasih atas arahan, dukungan, dan perhatian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terhadap pengembangan sektor hulu migas Aceh. Ia menerangkan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok "A" Aceh Timur dan WK Blok "B" Aceh Utara.
"Setelah pelantikan, saya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan tersebut menjadi dorongan bagi kami di BPMA untuk bergerak lebih cepat dalam mengoptimalkan potensi migas Aceh," ucapnya.
Menurut Mawardi, dukungan Menteri ESDM dan sinergi dengan SKK Migas menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program strategis dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
"Arahan dan dukungan Bapak Menteri ESDM, serta sinergi yang kuat dengan SKK Migas, menjadi energi bagi kami untuk memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi kerja konkret. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
