NADIKABAR.COM — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengaku telah belasan tahun menanti restu pemerintah pusat untuk menjadi pusat alih muat barang atau transshipment hub bagi kapal-kapal yang melintasi jalur perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan mengingat kawasan Sabang berada tepat di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan Sabang mulanya diproyeksikan sebagai FTZ yang tidak mengenal istilah ekspor dan impor. Pasalnya aktivitas barang yang masuk dan keluar wilayah Sabang disebut sebagai pemasukan dan pengeluaran barang.

Rencana tersebut kemudian dikembangkan melalui pembangunan Container Terminal 3 (CT3) yang memiliki luas sekitar 12 hektare (ha). Selanjutnya terminal ini dirancang untuk menjadi transshipment hub.

"Jadi karena didesain untuk transshipment hub itu dibayang dulu mimpinya itu adalah kapal-kapal yang melintas itu lalu kemudian bisa memanfaatkan pelabuhan kita menjadi hub lalu kemudian didistribusi ke pelabuhan-pelabuhan yang lain, tetapi setelah belasan tahun ini dibangun, sampai sekarang ini belum jalan," ungkap Iskandar dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Mata Ie, Sabang, Kamis (5/11/2026).

Iskandar menjelaskan, perlu kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong pelabuhan di Sabang menjadi transshipment hub. Padahal, pemerintah India sebelumnya sempat menawarkan investasi untuk pengembangan pelabuhan Sabang menjadi transshipment hub.

Ia menjelaskan, India sempat mengirimkan konsultan untuk mengkaji kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan tersebut menjadi transshipment hub regional India pada tahun 2001. Konsultasi tersebut rampung pada tahun 2003 dengan nilai investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sebesar US$ 140 juta.

India kemudian mengajukan hasil kajian tersebut kepada Kementerian Luar Negeri dan Bappenas RI. Negara tersebut menawarkan skema pembiayaan dengan porsi investasi sebesar 80-85% dari India dan 15-20% dari Indonesia.

"Pada saat itu selesai studi itu tahun 2003 mereka mengajukan ini ke Kementerian Luar Negeri dan ke Bappenas. Mereka menawarkan skema 80-85% itu menjadi investasi pemerintah India, lalu kemudian 15-20% mereka harapkan itu komitmen Indonesia untuk mengembangkan kawasan ini menjadi transshipment," jelasnya.

Kemudian yang teranyar, India juga melobi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Sabang sebagai transshipment hub. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi saat melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, rencana pengembangan Sabang sebagai pusat logistik belum terealisasi.

BPKS terus mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan pengembangan pelabuhan sebagai agenda nasional. Sabang berpotensi menjadi pangkalan logistik untuk minyak dan gas (migas) di wilayah South Andaman. Saat ini, fasilitas gudang yang tersedia di Sabang mencapai sekitar 4.000-5.000 meter persegi sehingga hanya membutuhkan tambahan sejumlah fasilitas pendukung.

"Jadi tinggal beberapa fasilitas pendukung saja untuk kemudian 6 tahun di fase pengembangan oil and gas ini itu bisa dimanfaatkan sebagai pangkalan logistik. Setidaknya ekosistem itu sudah terbentuk, sudah terjadi," pungkasnya.