"Artinya masyarakat belum banyak terlayani keuangan syariah meskipun mempunyai pemahaman yang cukup memadai. Jika BSI hanya melayani masyarakat Aceh, maka tidak signifikan nilai tambah yang diperoleh secara agregat nasional. Hal ini merujuk pada tingkat literasi keuangan syariah di Aceh mencapai 65,18% dan inklusi keuangan syariahnya 72%," ujar Hakam.
Hakam menilai, pemerintah lebih baik membuka rekening hanya untuk warga yang tidak punya rekening bank. Sementara bagi warga yang sudah punya rekening, bisa menggunakannya untuk mengikuti program ini dengan mendaftarkan rekening tersebut.
Menurut Hakam, pembukaan massal rekening untuk 200 juta warga mendongkrak risiko peningkatan jumlah rekening tidak aktif (dormant). Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2025, terdapat 122 juta rekening dormant yang diblokir untuk mencegah penyalahgunaan seperti jual beli rekening, penipuan, judi online, narkotika, hingga tindak pidana pencucian uang.
"Rekening bank mestinya digunakan untuk menabung, transaksi, investasi, pembiayaan dan pencatatan aktivitas keuangan," jelas Hakam.
Hakam menegaskan, pemerintah perlu mencermati pengalaman beberapa negara yang telah menjalankan program stimulus dana tunai langsung. Sebagaimana yang dijalankan Vietnam melalui program bantuan tunai untuk 100 juta orang pada perayaan 80 tahun kemerdekaannya tahun 2025.
Pemerintah Vietnam memberikan 100.000 dong (sekitar Rp68.000) kepada setiap warga dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar 10 triliun dong atau sekitar Rp 6,8 triliun. Kemudian Iran, menjalankan sistem pendapatan dasar universal.
"Pemerintah Iran memberi subsidi pangan dan energi dengan membagikan dana tunai langsung setiap bulan ke rekening bank kepala keluarga yang menjangkau lebih dari 90% warganya yang total penduduknya berjumlah 93 juta orang," pungkasnya.
