Dudy menggarisbawahi para pemangku kepentingan perlu segera melakukan diskusi secara mendalam soal hal ini. Baik instansinya, PT KAI, PT INKA, BPI Danantara, Kementerian Perindustrian, hingga, Kementerian Perdagangan, harus duduk bersama menentukan kebijakan jangka panjang soal pemenuhan kebutuhan KRL yang jadi transportasi umum andalan masyarakat.
"Jadi saya tidak bisa mengatakan harus impor atau harus dalam negeri, karena kalau saya bilang harus impor bagaimana industrinya? Harus dalam negeri, bagaimana kemampuan dari INKA untuk memproduksi?" kata Dudy bertanya-tanya.
"Kita harus duduk, bicara. Tidak hanya bicara mengenai saat ini tapi juga in the long run seperti apa, kita tidak ingin nanti kebijakan itu seperti tambal sulam. Kita harus jelas ada kebutuhan bagaimana pemenuhannya," bebernya menegaskan.
