NADIKABAR.COM — Kepala Ekonom PT Permata Bank Tbk Josua Pardede menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor usaha padat karya untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.

Menurut Josua, pertumbuhan pendapatan riil masyarakat yang melambat dan investasi yang semakin mengarah ke sektor padat modal menjadi tantangan bagi kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau kita lihat pendapatan riil sebelum pandemi, pertumbuhannya bisa di atas 5 persen. Namun, setelah pandemi, pertumbuhan pendapatan riil melambat menjadi di bawah 5 persen," ujar Josua dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Ia menjelaskan pemerintah memiliki berbagai program, tetapi kondisi fiskal saat ini menuntut penentuan prioritas belanja yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.

Salah satu persoalan struktural yang perlu diperhatikan adalah menyusutnya kelompok kelas menengah di tengah pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum cukup kuat untuk menopang peningkatan pendapatan.

Josua juga menyoroti arah investasi yang semakin banyak mengalir ke sektor jasa dan sektor padat modal. Menurutnya, sektor-sektor tersebut tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dukungan pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan penciptaan lapangan kerja.

"Karena itu, pemerintah, jika memiliki anggaran untuk dibelanjakan atau memberikan dukungan insentif, perlu mengarahkan insentif tersebut kepada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan agar pendapatan masyarakat yang berada di kelas menengah tetap terjaga.

"Jangan sampai mereka turun dari kelas menengah dan akhirnya masuk ke kelompok miskin. Itu yang tidak kita harapkan," ujar Josua.

Menurut Josua, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

"Kualitas pertumbuhan sangat penting. Kita tidak lagi hanya berbicara soal angka, tetapi bagaimana kualitasnya. Bagaimana kita memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas," tuturnya.

Di sisi lain, Josua memproyeksikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada di kisaran 6 persen pada akhir 2027.

Proyeksi tersebut membuka kemungkinan BI kembali mengetatkan kebijakan moneter, bergantung pada perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, dan biaya pembiayaan.

"Kami memperkirakan BI Rate hingga akhir 2027 berada di kisaran 6 persen. Jadi, masih ada kemungkinan atau peluang Bank Indonesia kembali mengetatkan kebijakan moneternya," ujarnya.

Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027 masih berada di kisaran 5,2-5,3 persen. Menurutnya, proyeksi tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia relatif kuat meskipun kondisi eksternal dan global belum sepenuhnya kondusif.

"Berdasarkan proyeksi kami, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026-2027 masih relatif tangguh. Kami memproyeksikan pertumbuhan pada periode tersebut berada di kisaran 5,2-5,3 persen," kata Josua.

Ia juga memperkirakan inflasi tetap terkendali di kisaran 3 persen. Meski demikian, stabilitas nilai tukar rupiah dan biaya pembiayaan masih menjadi faktor yang perlu dicermati.

Josua menambahkan nilai fundamental rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.000 per dolar AS. Pergerakan nilai tukar dan biaya pembiayaan, menurutnya, tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Sementara itu, BI memutuskan mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20-21 Oktober 2026. Bank sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5 persen dan lending facility sebesar 6,5 persen.